Saemaul Undong, Pelajaran Berharga untuk Desa Sejahtera

INDONESIASATU.CO.ID:

Cita ketiga dari sembilan agenda Nawacita adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Semangat pelaksanaan cita tersebut salah satunya diwujudkan melalui alokasi dana desa, yang sejak awal digulirkan telah mencapai angka Rp187 triliun. Meskipun mendapatkan alokasi anggaran yang besar, pembangunan desa seharusnya tidak sekedar bertumpu pada dana, tetapi berlandaskan sebuah konsep dan gerakan yang menginspirasi masyarakat desa. Sungguh disayangkan jika jumlah dana yang demikian besar tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal karena ketiadaan semangat untuk memperbaiki diri.

Korea Selatan memberikan sebuah pelajaran berharga tentang bagaimana membangun perekonomian negara dengan mengandalkan pembangunan desa. Lazim diketahui, perekonomian Negeri Ginseng tersebut luluh lantak akibat perang saudara berkepanjangan tahun 1950 - 1953. Pada periode tersebut, Korea Selatan menjadi negara miskin dengan Produk Domestik Bruto (PDB) terendah kedua di dunia. Sebagian besar masyarakatnya, bahkan, tidak mampu memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Sampai dengan akhir tahun 1970an, negara tersebut masih mengandalkan bantuan dari dunia untuk memutar roda perekonomiannya. Seorang Jenderal Besar Amerika Serikat, Doughlas McArthur, meramal bahwa butuh 100 tahun bagi Korea Selatan untuk bangkit dari kehancuran akibat perang.

Namun demikian, Korea Selatan mampu membalikkan ramalan tersebut. Melalui gerakan Saemaul Undong, yang didengungkan tahun 1970, Negeri Sungai Han itu mampu menciptakan keajaibannya sendiri. Kurang dari tiga dekade sejak inisiasinya, gerakan tersebut telah berhasil mengangkat perekonomian desa dan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat pedesaan. Disamping itu, karena kuatnya kampanye pemerintah, gerakan tersebut bahkan telah menjadi mental rakyat sampai di kawasan perkotaan, yang saat itu sedang terjadi industrialisasi besar-besaran. Dua hal itulah, pembangunan ekonomi pedesaan dan industrialisasi perkotaan, yang melesatkan perekonomian Korea Selatan menjadi negara maju.

Saemaul Undong merupakan sebuah gerakan untuk membangun desa atau komunitas dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan ekonomi masyarakat pedesaan. Gerakan yang dikampanyekan oleh Presiden Korea Selatan saat itu, Park Chung-hee, sebenarnya sangat sederhana. Pemerintah pusat memberikan dana atau bahan mentah yang dibutuhkan untuk pembangunan desa. Jenis kebutuhan setiap desa dapat berbeda, sesuai dengan prioritas dan kondisi yang dihadapi oleh masing-masing desa. Pada awal implementasinya, dana atau bahan mentah tersebut lebih banyak digunakan untuk meningkatkan kualitas hunian warga dan modernisasi infrastruktur pertanian dan jalan desa. Seluruh proses pembangunan desa dilaksanakan sendiri oleh warga desa secara sukarela.

Meskipun konsepnya sederhana, terdapat dua hal yang istimewa dari gerakan Saemaul Undong. Pertama, dengan sumber daya yang terbatas, pemerintah pusat mampu mengharmoniskan agenda pembangunan nasional dengan kebutuhan pembangunan kawasan pedesaan. Kemampuan tersebut menjamin pembangunan desa tidak didekte oleh pemerintah, tetapi tetap bergerak pada arah yang sejalan dengan agenda pembangunan nasional. Kedua, kemampuan pemerintah pusat membangkitkan kesadaran dan partisipasi masyarakat pedesaan untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Bangkitnya kesadaran dan partisipasi masyarakat desa tersebut dibuktikan oleh kerelaan masyarakat desa bekerja memperbaiki sarana dan prasarana desanya tanpa menerima imbalan. Bahkan, ketika dana dari pemerintah pusat tidak mencukupi untuk merealisasikan rencana pembangunan desa yang telah ditetapkan, warga desa secara sukarela menyumbangkan harta untuk menutupi kekurangannya.

Keberhasilan gerakan Saemaul Undong dalam menopang kebangkitan perekonomian Korea Selatan dapat dijadikan model optimalisasi penggunaan dana desa di Indonesia. Setidaknya terdapat lima faktor yang perlu diperhatikan agar Indonesia dapat mengulang kisah sukses tersebut. Pertama, adanya guideline pembangunan desa sebagi sebuah garis lurus dari arah pembangunan nasional. Guideline ini diperlukan demi menjaga keharmonisan pembangunan antara kawasan pedesaan dan non pedesaan sehingga pertumbuhan ekonomi keduanya dapat saling mendukung. Untuk mewujudkannya, pemerintah pusat dan daerah perlu terlebih dahulu memetakan potensi setiap desa sehingga dapat dibuat cluster kebutuhan pembangunan desa untuk diakomodasi dalam program pembangunan nasional. Peran pemerintah daerah sangat vital karena pemerintah pusat sebagai penyandang dana lebih sedikit memahami kondisi desa dibandingkan pemerintah daerah.

Kedua, dalam kegiatan pembangunan desa, alih-alih mengintervensi proses, pemerintah pusat dan daerah hanya menjalankan peran sebagai pendamping dan asisten pengembangan kapasitas warga desa. Di sini, kehadiran pemerintah harus mampu, secara persuasif, menghasilkan sukarelawan pemimpin gerakan pembangunan desa dan pekerja proyek yang secara gotong-royong mengerjakan proyek yang telah ditetapkan oleh desa. Membangun jiwa sukarelawan dan gotong-royong ini merupakan faktor yang sangat penting karena dapat memupuk rasa kebersamaan, saling memiliki, dan sepenanggungan dari warga desa. Dengan kondisi warga desa yang sudah memiliki mata pencaharian, pelaksanaan pekerjaan proyek dapat dilakukan secara bergiliran.

Ketiga, pemerintah memberikan pelatihan dan bimbingan lapangan bagi para pemimpin gerakan pembangunan desa sehingga memiliki kemampuan manajerial dan akuntabilitas yang memadai. Pemimpin gerakan ini bisa seorang kepala desa, perangkat desa, atau warga desa yang telah disepakati oleh warga untuk memimpin gerakan pembangunan dan secara sukarela mau mengorganisasi pembangunan desa. Keempat, pencegahan penyalahgunaan dana desa melalui pola partnership. Penegak hukum, aparat pengawas, dan instansi penyalur dana desa diarahkan sebagai mitra pelaksanaan proyek pembangunan desa. Sebagai mitra, mereka memberikan arahan profesional dan pendampingan mulai tahap awal sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan proyek. Arahan dan pendampingan tersebut, tentu saja, tidak dilakukan sepanjang waktu, tetapi diutamakan pada tahap-tahap kritis dari rangkaian pelaksanaan proyek dana desa. Pola kemitraan tersebut diharapkan mampu menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi pemimpin gerakan pembangunan dan warga desa yang secara sukarela berpartisipasi dalam pelaksanaan proyek pembangunan desa.

Yang terakhir, pemerintah perlu menciptakan gairah kompetisi antar desa dan antar pemerintah daerah dalam pembangunan desa sehingga tercipta persaingan yang positif. Pemerintah dapat membuat kategori pembangunan desa, misalnya dibagi dalam tiga level, yaitu desa pratama, desa swadaya, dan desa sejahtera. Setiap desa yang telah mencapai level tertentu diberikan reward atau penghargaan berupa penambahan alokasi dana desa. Di sisi lain, pemerintah daerah diberikan target kinerja pembangunan desa dan diberikan tambahan alokasi dana transfer daerah apabila telah mencapai target kinerja yang ditetapkan

Penulis,

Hery Kuswanto, S.E, M.Ec

ASN Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo

  • Whatsapp

Index Berita